Tok! Pengadilan Jatuhi Hukuman Mantan Bendahara Desa Bodag Pacitan 2 Tahun Penjara

PACITAN – Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Surabaya resmi menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta kepada mantan Bendahara Desa Bodag, Kecamatan Ngadirojo Pacitan, Sutoyo akibat terbukti menilep APBDesa tahun 2022 yang merugikan negara Rp305.034.950.

Hal itu disampaikan Kasi Intelijen Kejari Pacitan Yusaq Djunarto sesui nomor putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Surabaya tanggal 02 Mei 2024.

Baca juga: Kejati Jatim Terima Studi Strategis Dalam Negeri PPRA LXIV Tahun 2022 Lemhannas RI

"Iya benar hari ini kasus korupsi mantan Bendahara Desa Bodag atas nama Sutoyo telah selesai atau diputuskan oleh Pengadilan Tipikor Negeri Surabaya. Terdakwa dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta, " katanya, Kamis (2/5/2024).

Putusan Pengadilan Tipikor Negeri Surabaya

Baca juga: Kejagung di Era Kepimpinan Burhanuddin Penerapan RJ Tren Public Trust Semakin Meningkat

1. Menyatakan tidak terbukti pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sebagaimana dakwaan primair, sehingga lisensi harus dibebaskan.

2. Menyatakan kejahatan terbukti melakukan tipikor sebagaimana dalam Pasal 3 UU Tipikor dalam Dakwaan Subsidair

Baca juga: Berkas P21, Empat Terdakwa Kasus Pemalsuan Dokumen BOP Annuqayah Siap Disidang

3. Pidana penjara selama 2 tahun potong masa tahanan

4. Denda sebesar Rp50jt subsidiair 2 bulan

Baca juga: Wakil Jaksa Agung RI Berikan Pelayanan kepada Masyarakat Dengan Memperbaiki Sistim Pelayanan yang Lebih Agile Tidak Diskriminasi Lebih Adil dan Nyaman Memiliki Kepastian Hukum Serta Berbasis IT

5. UP sebesar Rp197.034.950 Subsidi 1 tahun

6. Barang bukti sesuai tuntutan JPU

Baca juga: Kajati Jatim Dr. Mia Amiati, SH,MH : Memaknai Hari Hak Konsumen Sedunia

7. Biaya Perkara sebesar Rp10.000

Lebih lanjut Yusaq menambahkan dari putusan tersebut dari kedua belah pihak terpidana dan Penuntut Umum Muslimin SH, MH idak ada sanggahan atau upaya hukum.

“Dari keduanya tidak ada sanggahan atau upaya hukum atau bisa dikatakan semuanya menerima putusan tersebut karena memang terbukti melakukan korupsi APBDesa, ” terangnya.

Dalam konferensi pun Yusaq menjelaskan terpidana Sutoyo terbukti melakulan pemalsuan dokumen pencairan APBDesa, "Jadi berkas print out pencairan dari bank yang diedit sendiri, " ucapnya.

Dari kejadian tersebut Yusaq berharap menjadi pembelajaran semua pihak khusus untuk perangkat Desa lainnya agar bekerja sesui aturan yang ada dan tidak memiliki niat maupun perilaku yang dapat merugikan negara. (*)

Baca juga: Sidang Lanjutan Mahasiswi Bunuh Bayinya Agenda JPU Hadirkan Saksi Ahli Forensik